Tujuh alasan memilih Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menurut Dr Ichsanuddin Noorsy.
Ichsanuddin Noorsy pengamat ekonomi politik Universitas Indonesia
(UI) bercerita medio Maret 2013, sejurus Agus D Martowardoyo diajukan
sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia, seorang konglomerat yang
sangat dekat dengan istana membisikkan kepada dia bahwa Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) Presiden menyiapkan Chatib Basri sebagai Menkeu.
Ichsanuddin mengaku tidak menyahuti informasi itu di saat diskusi
tentang defisit APBN dan neraca perdagangan sedang berlangsung serius.
Selain itu, Ichsan sendiri memahami alasan SBY memilih sosok generasi
baru kaum Mafia Berkeley. Lebih kurang ada tujuh alasan kenapa Chatib
Basri terpilih menjadi Menkeu.
Pertama, sejak Pemerintahan Megawati, Chatib Basri menunjukkan
keberpihakannya pada liberalisasi sektor keuangan. Kata Ichsan, saat
debat dengannya di suatu tv swasta tentang divestasi PT Indosat, dengan
tegas Chatib Basri yang akrab dipanggil Dede, menyatakan, "kantongi
nasionalisme-mu”.
Sikap dia saya kutip lagi saat saya berdebat dengan yang
bersangkutan bersama Emil Salim, dan Amien Rais di Sugeng Sarjadi Forum
dan ditayangkan di Q tv”, jelas Ichsan.
Setelah UU No. 20/2002 tentang Ketenaga listrikan dibatalkan Mahkamah
Konstitusi pada 15 Desember 2004, kredibilitas pemerintah RI merasa
terganggu di mata investor asing dan negara-negara OECD. Pemerintah juga
cemas karena UU No. 22/2001 tentang Migas juga sedang dimohonkan
pembatalannya di MK. Jilmy Asshidiqie Ketua MK di rumah jabatannya jalan
Widya Chandra di hadapan sejumlah rekan-rekannya yang sedang bertamu
menyatakan bahwa Rizal Malarangeng, Moh Iksan dan Chatib Basri sudah
melobi dirinya. Tujuannya agar UU Migas tidak bernasib seperti UU
Ketenagalistrikan.
Maka alasan ke dua adalah, Chatib Basri lagi-lagi menunjukkan sikap keberpihakannya kepada liberalisasi perekonomian.
Alasan ketiga adalah bagaimana Chatib Basri menyetujui argumen Bank
Dunia bahwa subsidi BBM adalah sasaran, tanpa lebih dulu memasalahkan
status komoditas sektor energi dan pengertian subsidi pada hajat hidup
orang banyak.
Keempat mengenai UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Pada
November 2007 MK sedang menyidangkan gugatan pembatalan UU Penanaman
Modal. Dari pihak penggugat tampil tiga saksi ahli, Revrisond Baswir,
Hendri Saparini dan Ichsanuddin Noorsy. Dari pihak Pemerintah tampil
tiga saksi ahli, Faisal Basri, Umar Juoro, dan Chatib Basri. Chatib dan
Faisal mengungkapkan argumen bahwa perbaikan UU Penanaman Modal
dibutuhkan karena ditujukan untuk membuka lapangan kerja.
Dengan menggunakan data Kementerian Koperasi dan UMKM, Ichsanuddin
Noorsy membuktikan sebaliknya. Yakni pada 2005-2007 UMKM menyerap
lapangan kerja sebesar 97,1 – 97,2 persen dengan sumbangan pada
pertumbuhan ekonomi mencapai 54-56 persen.
"Batalkan sumber data dan isi data ini. Maka saya akan ikut argumen anda," ujar Ichsan kepada saksi ahli dari Pemerintah.
Kelima, kata Ichsanuddin, pada Januari 2010 saat dia, Hendri Saparini
dan Chatib Basri diminta sebagai nara sumber pada Pansus Bank Century.
Chatib dengan tegas membela kebijakan yang terindikasi memenuhi unsur
pidana sementara dia dengan menuding-nuding kepada sendiri menyebutkan,
kebijakan talangan Bank Century Rp.6,762 Trilyun adalah bukti lemahnya
pengawasan perbankan serta kebijakan yang melanggar asas kehati-kehatian
dan kepatuhan perbankan sehingga memenuhi unsur pidana.
Keenam, Ichsan mengaku beberapa saat setelah ditetapkan sebagai
Menkeu, Voice of America mewawancarainya. Ichsan mengatakan, jika
mencontoh Obama memilih Timothy Geithner atau Jack Lew sebagai Menteri
Keuangan, maka sikap SBY bertentangan dengan Obama dalam melindungi
kepentingan negaranya pada "peperangan" ekonomi dengan RRC dan
musuh-musuh potensial lainnya. SBY jelas telah membuktikan sikap
dirinya. Pembuktikan ini bertentangan dengan pernyataannya 12 Juli 2007
bahwa SBY tidak menganut neoliberal. Pernyataan ini diulanginya saat
kampanye 2009 dengan menyebut bahwa dirinya memilih jalan tengah.
Ketujuh, Dede dikenal hangat dengan PT Astra Internasional, PT Indika
Energy, bahkan dengan kelompok Bakrie. Maka selain sejumlah alokasi
anggaran belanja akan mulus dalam rangka Pemilu 2014, divestasi 7 persen
New Mount, proyek Jembatan Selat Sunda, dan redenominasi pun akan
lancar. (suarasurabaya.net, 20/5)
taudhih:
apakah indonesia memang benar-benar merdeka? TIDAK !!
saudaraku, pihak imperialis menyadari bahwa penjajahan di abad modern bukan melalui kekerasan, namun melalui penjajahan ekonomi, pangan, senjata bahkan industri.
siapakah yang memegang peran ini? yes, pemerintah (baca: presiden dan kroninya termasuk menteri). ketika pemerintah masih berasa dibawah ketiak pihak asing (baca: imperialis) maka kebijakan apapun itu, pasti akan menguntungkan mereka. lagi-lagi rakyat korbannya. lalu pemerintah berpihak kemana ?
lha kok mau ? lagi-lagi ini adalah urusan uang, politik dan kekuasaan sesaat.
semoga kita dalam perlindungan dan penjagaan-Nya. amiin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar